Cara Kapitalis Merampas Negara

Oleh A. Jafar M. Sidik
posted on August 7, 2008

Jakarta (ANTARA News) - "Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini."

Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku "The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism" karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London, Inggris (2007).

Buku setebal 558 halaman yang struktur kisahnya rapi dan dinilai koran "The Observer" sebagai buah dari riset mahasempurna ini menyingkap muslihat kaum kapitalis yang secara menyeramkan menggasak aset negara, tak peduli jutaan orang mati dan jatuh melarat karenanya.

Para kapitalis ini mengarsiteki sekaligus mensponsori kudeta-kudeta berdarah di seluruh dunia, swastanisasi aset dan sistem pelayanan publik, krisis moneter, merger dan akuisisi perusahaan pasca krisis, liberalisasi perdagangan, invasi Irak, bahkan gerakan demokratisasi.

Selain mewujud dalam perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), mereka mengotaki Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bahkan organisasi-organisasi bantuan internasional seperti Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Mereka melekat pada lembaga-lembaga "think tank" terkenal seperti American Enterprise Institute, Heritage Foundation dan Cato Institute, sementara ruhnya bersemayam dalam sejumlah universitas Barat yang menjadi tempat berkuliah para teknokrat negara berkembang yang belajar karena biaya asing.

Kaum kapitalis ini tak peduli sebuah rezim zalim atau tidak, demokratis atau tidak, korup atau tidak, yang penting menguntungkan mereka, persis pepatah mantan pemimpin RRC Deng Xiaoping, "Tak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus."

Kaum yang disebut Naomi neoliberal ini sangat anti kepemilikan publik dan berupaya membuat pemerintahan di banyak negara lumpuh sehingga merekalah yang sesungguhnya berkuasa atas negara dan sistem transaksi sosial, ekonomi dan politik antar-bangsa.

"Saya ingin pemerintah dikerdilkan sampai saya bisa menyeretnya ke kamar mandi untuk kemudian membenamkannya dalam bak mandi," kata Grover Norquist, pelobi kepentingan bisnis MNCs terkenal di AS sekaligus pembela fanatik neoliberal.

Untuk mengerdilkan pemerintah, mereka mempunyai modus, yaitu mengacaubalaukan negara dengan menciptakan situasi krisis sampai kesadaran nasional negara itu hilang, terutama berkaitan dengan konsep dasar pengelolaan ekonominya.

Negara itu lalu dipaksa menelan resep ekonomi propasar dalam dosis tinggi nan beruntun, tak peduli rakyatnya bakal sengsara. Hal terpenting, negara itu menjadi amat tergantung pada modal asing(kapitalis) sehingga setiap saat bisa dieksploitasi oleh kaum kapitalis itu.

Metode membuat syok nasional sehingga negara tak sadar telah dikuasai kapitalis ini disebut Naomi Klein sebagai "Shock Doctrine."

Naomi menganalogikan terapi syok ekonomi ini dengan doktrin militer AS "kejutkan dan takutkan" (shock and awe) dan metode cuci otak ala dinas intelijen AS (CIA), "kubark counter intelligence interrogation."

Lewat "kubark", CIA membunuh karakter manusia dengan teknik interogasi mengerikan sehingga memori manusia hilang untuk kemudian diganti karakter baru jadi-jadian, seperti dalam kisah trilogi "Bourne" yang dibintangi aktor Hollywood, Matt Damon.

Dalam format berbeda, para ekonom neoliberal mengaplikasikan metode dekarakterisasi ala CIA ini ke tingkat negara dengan membuat negara berada dalam suasana krisis, sehingga gampang dipaksa untuk menelan resep kebijakan ekonomi prokapitalis yang formula dasarnya adalah liberalisasi pasar, penghapusan subsidi, dan swastanisasi aset publik.

Penggagas terapi syok itu adalah ekonom Universitas Chicago, Milton Friedman, seorang penentang intervensi negara dalam pengelolaan ekonomi yang dulu disarankan ekonom besar pasca-Perang Dunia I, John Maynard Keynes.

Friedman percaya bahwa perekonomian harus diserahkan sepenuhnya pada pasar dan ia ingin dunia mempraktikannya tanpa kecuali.

Terinspirasi sukses Mafia Berkeley di Indonesia akhir 1960-an dan junta militer Brazil pimpinan Castello Branco yang mengakhiri ekonomi kerakyatannya Presiden Joao Gullart pada 1964, Friedman membidik Chile sebagai kelinci percobaan pertamanya.

Chile awal 1970-an diperintah Salvador Allende yang mengusung sistem ekonomi sosialis yang tak mengharamkan kepemilikan swasta, namun mengharuskan negara melindungi kepentingan publik. Ekonomi sosialis Chile berbeda dari komunisme, seperti diklaim AS, bahkan mirip azas demokrasi ekonominya Mohammad Hatta di Indonesia.

Karena ingin menasionalisasi perusahaan asing, maka sosialisme Allende itu lalu dipandang korporasi-korporasi multinasional asal AS sebagai ancaman. Salah satu yang terancam, American Telephone & Telegraph (AT&T), mendesak pemerintah AS untuk mencungkil Allende dari kekuasaannya.

Sebelum mendongkel Allende, AS mendidik mahasiswa-mahasiswa Chile di Universitas Chicago di bawah asuhan Milton Friedman dengan tujuan mengimbangi popularitas para ekonom sosialis pimpinan Pedro Vuskovic Bravo yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Allende.

Untuk mengaburkan intervensi, pemerintah AS bersembunyi dibalik Ford Foundation, yang juga mensponsori para mahasiswa Indonesia berkuliah di Universitas California, Berkeley, pada 1956 hingga menjadi teknokrat Orde Baru.

Para mahasiswa Chile yang dibiasakan mempelajari ekonomi neoliberal ini disiapkan sebagai teknokrat pasca Allende.

Pada 1973, Allende akhirnya digulingkan oleh Jenderal Augusto Pinochet dukungan CIA.

Selagi Pinochet menebarkan teror hingga rakyat Chile syok dalam ketakutan, para ekonom Friedmanis menyuntikkan resep propasar (prokapitalis) dalam dosis tinggi hingga Chile terperangkap utang dan kekuasaan asing.

Paparan Chile ini adalah awal cerita horor pasar bebas yang menjadi isi utama buku yang disebut Dow Jones sebagai salah satu literatur ekonomi terbaik abad 21 ini.

Horor berlangsung hingga era pemerintahan George Bush yang disebut sebagai puncak kebrutalan pasar bebas hingga dunia pun muak sampai-sampai Amerika Latin alergi dengan apa pun yang berbau Friedmanis seperti IMF.

"Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF," kata Presiden Argentina, Nestor Kirchner.

Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalis.

Afrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca-komunis adalah beberapa contoh.

Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.

Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Solomon Brothers dan ExxonMobil.

Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.

Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.

Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.

Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.

Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia "berkhianat" dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia.

Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.

Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusahaan multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan besar di negara-negara ini.

"Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir," kata ekonom Robert Wade.

Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak.

Perusahaan-perusahaan minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.

Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.

Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka.

Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.

Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar "menukarkan" pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.

Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, "kapitalisme bencana". (*)

Dibalik Privatisasi Aset Negara

Oleh : Ade Chandra
Mahasiswa Master of Management di International Islamic University Malaysia (IIUM)
batch 14 diposting tgl 2 Agustus 2008

Sejak kecil kita dikenalkan bahwa Indonesia itu kaya. Letaknya strategis digaris khatulistiwa. Diapit benua Asia dan Australia. Dikelilingi Samudera Pasifik dan Hindia. Budayanya beraneka ragam. Tak ketinggalan, rakyatnya juga melebihi 220 juta. Sungguh anugerah yang luar biasa dari sang Maha Kuasa.

Tetapi, hingga saat ini rakyatnya kian hari makin sengsara dibanding negara lain dibenua yang sama dengan Indonesia. Tahun 1967, negara-negara utama di Asia hampir memiliki kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Rizal Ramli (2008) menyebutkan pada saat itu Gross National Product (GNP) perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan China nyaris sama yaitu kurang dari $100 per kapita. Setelah lebih 40 tahun, GNP negara-negara tersebut tahun 2004 mencapai: Indonesia US$1.100, Malaysia US$4.520, Thailand US$2.490, Taiwan US$14.590 dan China US$1.500.

Selama ini, kemajuan ekonomi Indonesia banyak didukung oleh eksploitasi sumberdaya alam seperti minyak bumi, batubara, emas, gas dan hasil hutan serta peningkatan pinjaman luar negeri. Sedangkan kemajuan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara didukung oleh ekspor, industrialisasi, peningkatan produktifitas dan daya saing nasional.

Ketergantungan tinggi pada hutang luar negeri diikuti kelemahan struktural ekonomi menciptakan pengambil kebijakan ekonomi Indonesia tidak percaya diri dan secara mental serta intelektual sangat tergantung pada lembaga pemberi hutang. Krisis ekonomi tahun 1997, semakin memperkuat elit kebijakan ekonomi patuh pada International Monetary Fund (IMF).

Pada bulan Maret 1998, menjelang kejatuhan rezim orde baru, menurut catatan Bank Indonesia (BI) utang luar negeri Indonesia US$137,424 miliar. Jauh diambang batas US$100 miliar. Rinciannya, utang pemerintah sebesar US$63,732 dan utang swasta alias konglomerat sebesar US$73,692 miliar, dan US$10,5 miliar merupakan utang bank komersial jangka pendek berbunga tinggi.

Selain itu demi menyelamatkan perbankan nasional akibat hantaman krisis ekonomi dan rush dari nasabah, BI mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hampir Rp144 triliun tanpa reserve. Atas desakan IMF pula, pemerintah mengeluarkan obligasi rekapitulasi perbankan sebesar Rp430 triliun yang bila ditambah bunganya bisa mencapai Rp600 triliun.

Namun setelah sehat dan bebas kredit macet, atas desakan IMF lagi, bank-bank rekap itu dijual bersama obligasinya. Lalu dengan alasan memelihara kepercayaan internasional bank-bank tersebut jatuh ketangan asing atau konsorsium. Tanpa sadar, pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi hutang publik sebesar Rp600 triliun dengan bunga sebesar 12,5%.

Contoh bank rekap yang melekat obligasi pemerintah sebesar Rp58 triliun didalamnya adalah BCA. Dijual obral 51% sahamnya seharga Rp 5,3 triliun, oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sehingga jatuh ketangan konsorsium Farallon (AS) dan Djarum. Setiap tahun, menurut Kwik Kian Gie, pemerintah mengeluarkan dana untuk BCA sebesar Rp 7 triliun atau Rp500 miliar/bulan sebagai pembayaran bunga obligasi. Padahal BCA ibarat ayam petelur emas yang menghasilkan keuntungan lebih Rp 2 triliun/tahun. Tahun 2004 membukukan keuntungan 3,2 triliun dan tahun 2005 Rp 3,6 triliun.

Sampai akhir April 2002, obligasi yang masih melekat di BCA sebesar Rp 59,631 triliun. Ditahun yang sama, bunga obligasi yang dibayar pemerintah untuk rekap BCA sebesar Rp 6 triliun. Ishak Rafick (2008) menambahkan bahwa menurut manajemen baru BCA, obligasi yang jatuh tempo berturut-turut pada tahun 2003 sebesar Rp 3,441 triliun, 2004 Rp 7,948 triliun, 2005 Rp 6,075 triliun, 2006 Rp7,266 triliun, 2007 Rp8,777 triliun dan puncaknya tahun 2008 Rp17,060 triliun. Tahun 2009 menurun menjadi Rp8,487 triliun. Beban berat seperti ini terus ditanggung rakyat akibat ulah pemerintah masa lalu. Belum lagi beban akibat bencana alam, kenaikan harga minyak, ditambah cicilan utang luar dan dalam negeri.

Tahun 2004, Kabinet Gotong Royong Mega-Hamzah telah membayar utang dalam dan luar negeri sebesar Rp139,4 triliun. Tahun 2005, Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK telah membayar Rp126,315 triliun berupa cicilan utang pokok Rp61,614 triliun dan bunga Rp64,691 triliun. Untuk tahun 2006, pemerintah mengalokasikan pembayaran utang sebesar Rp140,22 triliun dengan cicilan utang pokok Rp63,59 triliun dan beban bunga Rp76,63 triliun.

Nah, cara paling mudah untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan beban yang demikian berat adalah dengan privatisasi perusahaan negara atau lebih dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal menurut Jeremy Pope (2003), The Privatization is mother of corruption atau privatisasi adalah induknya korupsi.

Tim Konsultasi Privatisasi BUMN telah dibentuk sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.24/2001. Kemudian untuk memuluskan keinginan pemerintah menjual perusahaan milik negara, maka dikeluarkan Undang-undang (UU) No.19/2003 tentang BUMN. Dalam UU tersebut, pihak asing dibolehkan menguasai saham perusahaan dalam negeri hingga 95 persen.

Selain itu, menurut Zulhelmy (2008) dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bagaimana lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama World Bank, aktif terhadap permasalahan privatisasi di Indonesia. Sementara ADB dalam News Release yang berjudul Project Information: State Owned Enterprise Governance and Privatization Program tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia.

Tahun 2007, pemerintah menargetkan setoran dari privatisasi BUMN sebesar Rp3,3 triliun. Walau akhirnya tercapai Rp3,09 triliun.
Ditahun 2008, pemerintah melalui Menteri Negara BUMN telah menyiapkan lebih dari 30 perusahaan negara yang akan diprivatisasi. Diantaranya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, Sarana Karya. Begitu juga Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Ditambah PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

Privatisasi memunculkan akibat yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Zulhelmy (2008) menyampaikan beberapa akibat privatisasi, yaitu:

Pertama, tersentralisasinya aset negara pada segelintir orang atau perusahaan bermodal besar, canggih dalam manajemen, teknologi dan strategi. Pada akhirnya aset tersebut hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sehingga akan menghambat pendistribusian kekayaan.

Kedua, privatisasi di negeri seperti Indonesia dengan masuknya para investor asing baik perorangan maupun perusahaan perlahan menjerumuskan negeri tersebut dalam cengkraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itu nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri ini. Sehingga terjadi perampokan kekayaan negeri ini sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat.

Ketiga, pengalihan kepemilikan khususnya disektor industri dan pertanian dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakibatkan Pemutusan hubungan Kerja (PHK), atau pengurangan gaji pegawai. Padahal pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat, produksi, dan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya negara melepaskan diri dari kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggungjawab yang seharusnya dipikul, karena telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara juga tidak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan secara layak.
Kelima, negara akan disibukkan mencari sumber pendapatan baru untuk mengantikan sumber pendapatan yang telah dijualnya. Negara tentu tidak mudah mendapatkan sumber lain, selain menerapkan pajak yang tinggi atas perusahaan, sektor perdagangan/ekonomi, dan juga kepada rakyatnya.

Keenam, dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif.

Ketujuh, menghalangi masyarakat umum untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum seperti air, minyak, sarana transportasi, dan pelabuhan-pelabuhan.

Maka dari itu, privatisasi akan mempengaruhi pelayanan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kemandirian negara. Karena dibalik program privatisasi terjadi neoliberalisme. Ideologi kapitalisme berwajah baru. Saatnya bukan lagi privatisasi tetapi menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada, demi mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

SOLUSI MINYAK DUNIA DAN DOLLAR

Oleh: Ade Chandra
Mahasiswa Master of Management di International Islamic University Malaysia

Kenaikan minyak dunia menjadi salah satu faktor terbesar dalam momentum sebuah perubahan. Kenaikannya memberikan multiplier effects bagi aspek lain yang juga “dipaksa” harus ikut berubah. Ini menandakan bahwa ketergantungan pada minyak bumi dan turunannya sangat mendominasi dalam kehidupan masyarakat dunia.

Minyak bumi bagaikan lokomotif kereta api yang menarik gerbong yang demikian panjang. Sedikit saja lokomotif bermasalah, maka gerbong sebagus apapun akan tetap terpengaruh jalannya bahkan bisa jadi tidak akan bergerak.

Dalam Harvard Business Review (2004) diadaptasi dari Professor Anita McGahan dari Boston University memberikan empat analisis perubahan dengan mengidentifikasi aktivitas inti dan aset inti, dalam hal ini tentunya yang dimiliki suatu bangsa. Analisis-analisis perubahan tergantung dari sisi mana akan dilihat, sebagaimana penjelasan berikut: 1) intermediating change, dilakukan saat asset inti tidak terancam tetapi aktivitas inti sedang terancam. 2)radical change, pada saat kondisi aset dan aktivitas inti terancam. 3)creative change, kondisi dimana aset inti terancam dan aktivitas inti terancam, dan 4)progressive change, untuk aset dan aktivitas inti tidak terancam.

Untuk kondisi Indonesia, progressive change menjadi pilihan karena aset dan aktivitas utama bangsa ini belum terancam dalam jangka panjang akibat kenaikan minyak bumi dan turunannya.

Dalam menerapkan progressive change di Indonesia perlu tiga pendekatan untuk menjalankannya seperti: 1)geographic, 2)technical atau 3)expertise.
Secara geografis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang menyediakan bahan baku untuk menjadi subsitusi bahkan pengganti minyak bumi. Sebut saja ada gas alam dan batu bara. Selain itu sekarang juga digalakkan untuk memakai biofuel yang merupakan energi yang bahan dasarnya berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti pengolahan buah tanaman jarak dan buah kelapa sawit untuk menjadi salah satu sumber energi alternatif.
Perubahan ini selanjutnya akan memerlukan kemampuan teknis yang memerlukan proses, pembelajaran dan keahlian yang bersifat teknikal. Bisa jadi akan mengganti mesin-mesin yang memakai minyak bumi, yang tentunya memerlukan cost yang besar.
Belum lagi mesti ada pengalaman untuk melakukan proses perubahan tersebut disamping ilmu dan keahlian khusus. Disisi lain, pemakaian gas alam dan batu bara serta biofuel tentunya akan memberikan dampak juga pada lingkungan alam.

Maka dari itu, Peter F. Drucker yang dianggap sebagai bapak manajemen dunia menyampaikan bahwa perlu adanya innovation yang dapat diartikan suatu hal, ide atau cara yang baru dalam melakukan sesuatu. Selain itu juga harus creative dengan menemukan dan mengembangkan ide-ide, hal atau cara yang baru agar mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DaIam kondisi seperti ini, Indonesia termasuk negara yang beruntung karena masih memiliki orang-orang yang inovatif dan kreatif. Salah satunya adalah Joko Suprapto, warga Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur sebagai penemu blue energy. Beliau telah melakukan penelitian sejak tahun 2001 dengan mengambil ide dari Al Qur’an untuk memecah molekul air menjadi H plus dan O2 min. Dengan pemberian katalis dan beberapa proses-proses tertentu, maka didapatkan bahan bakar dengan rangkaian karbon tertentu.

Uniknya lagi, bahan dasar air yang diproses adalah air laut. Dengan beberapa proses untuk mengatur rangkaian karbon air laut tersebut, blue energy ini akan dapat digunakan oleh mesin dengan bahan bakar minyak bumi seperti premium, solar, premix hingga avtur. Penggunaannya juga tanpa mengganti mesin-mesin tersebut, sungguh fantastis! walaupun pemasaran produknya secara massal belum dilakukan.

Disamping itu, alternatif lain adalah energi dari sinar matahari, angin, panas bumi dan energi dari berbagai sumber lainnya. Ini merupakan tantangan dan harapan untuk dikembangkan. Makanya wajar jika kedepan pemerintah mesti berupaya untuk memfasilitasi penelitian-penelitian berbasis teknologi dengan harapan dapat menghasilkan karya-karya terbaik anak bangsa yang bermanfaat bagi umat manusia. Budget pendidikan 20% sepertinya mesti ditingkatkan lagi untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas.

Bila ditelusuri, saat ini Indonesia baru memiliki 49,430 patent yang diregistrasikan sejak tahun 1991 hingga tahun 2005 seperti yang dilansir di dinarstandard.com. Sedangkan untuk paten Indonesia di Amerika Serikat, maka sejak tahun 1971 hingga tahun 2004 baru tercatat 162. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai paten sebanyak 547 serta Jepang yang sudah mencatatkan patentnya sebanyak 574.865. Ini menggambarkan bahwa Indonesia masih jauh ketinggalan dalam hal pengembangan penelitian. Perlu upaya serius berbagai pihak terutama pemerintah untuk mengembangkan jalinan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya seperti apa yang dilakukan negara Malaysia dan Jepang. Selain itu, perguruan tinggi mesti sungguh-sungguh mewujudkan pengembangan penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi.

Harapannya, pengembangan penelitian berbasis kompetensi, proses dan hasil yang kreatif dan inovatif, maka jangka panjangnya akan dapat menghasilkan banyak solusi terhadap krisis minyak dunia dan energi. Bukan hanya untuk Indonesia, bahkan untuk dunia.

Disamping minyak dunia, dominasi ternyata juga berlaku bagi mata uang dollar. Ia menjadi alat tukar utama dalam transaksi keuangan dan perdagangan dunia internasional. Kenaikan nilainya dibandingkan mata uang lokal, akan memunculkan “bencana” bagi ekonomi suatu bangsa. Karena ia bukan saja sebagai alat tukar, tapi sudah merupakan komoditas utama di currency market.

Kenyataannya kini, Amerika Serikat sipemilik dollar sedang diambang keambrukan ekonomi akibat krisis kredit perumahan sejak tahun 2007 lalu. Ditambah beban besar membiayai perang di Irak dan Afghanistan. Belum lagi ulah para “teroris” spekulan di currency market melakukan terobosan-terobosan keuangan sehingga dollar pun merangkak naik disaat harga minyak dunia yang juga semakin membumbung tinggi. Padahal berdasarkan hukum pasar, supply and demand terhadap minyak sebenarnya relatif stabil.
Bisa dibayangkan dampak kehancuran ekonomi sebagai akibatnya. Tentu akan menghancurkan sektor-sektor keuangan, perbankan, asuransi dan sektor-sektor lainnya dan pada akhirnya akan merambah ke sektor-sektor ril ekonomi masyarakat.
Beberapa solusi terkait dengan dollar diantaranya: 1)tight money policy, dan 2)alternative currency.

Pembuat tight money policy atau kebijakan uang ketat akan efektif dilakukan oleh pemerintah dengan penentuan fix rate pada dollar dibanding mata uang lokal, sebagaimana keberhasilan ini dilakukan oleh Malaysia saat krisi ekonomi tahun 1997. Selain itu, penggunaan alternative currency yang merupakan alternatif pengganti mata uang dollar tidak bisa dilakukan secara terbatas saja. Sudah saatnya penggunaan dinar atau mata uang emas dijadikan pembayaran utama perdagangan dunia. Minimal dilakukan dalam perdagangan bilateral.

Saat ini pun, International Monetary Fund (IMF) terpaksa menjual emas. Salah satunya sebagai akibat beban krisis yang teramat berat melanda Amerika saat ini.
Disinilah perlu upaya serius penuh komitmen dalam mengatasi kenaikan minyak bumi dan dollar secara cepat dan tepat. Sehingga dalam jangka panjang negara Indonesia akan memiliki stabilitas ekonomi dan mandiri dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Perlu kerjasama dengan ide-ide besar untuk mewujudkannya.

MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA SELAMATKAN PEDAGANG KAKI LIMA !

Oleh: Ade Chandra
Click di http://muhajirin-society.blogspot.com

Saat jalan ditengah kota Kuala Lumpur tepatnya disekitar kawasan padat lalu lintas dekat Pasar Seni akan banyak kita temukan pedagang dengan gerobak dorongnya. Beraneka barang dagangan mereka jual. Mulai makanan cepat saji, buah-buahan, mainan, pakaian hingga semua aksesoris yang mempercantik penampilan. Setiap kita jalan ditempat tersebut, mereka tetap berada disana. Mereka ini kalau dinegara kita disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Saya sempat bertanya dalam hati kenapa mereka tidak digusur. Padahal mereka bisa “merusak” keindahan kota.

Belum lagi mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut, pada malam-malam tertentu juga akan kita temukan pasar malam. Beraneka dagangan dijajakan disana. Beberapa tempat yang pernah saya datangi, pengunjungnya sangat ramai sekali. Maklum harganya miring dibanding supermarket dan barang-barang yang sulit didapatkan ada disana.

Bahkan dikampus juga diadakan pasar malam. Biasanya malam week-end. Kegiatan ini langsung diprakarsai oleh organisasi mahasiswa, Entrepreneurship Club. Sempat saya tanyakan kenapa sering diadakan pasar malam dibanyak tempat di Malaysia termasuk dikampus dan kenapa pedagang dibiarkan berjualan dikawasan padat lalu lintas.

Beberapa hal penting yang mereka sampaikan membuat saya terperanjat. “Apa yang kami lakukan juga dilakukan pemerintah adalah untuk membangun semangat wirausaha dan kemandirian warga Melayu. Karena selama ini warga Melayu hanya mau bekerja sebagai kakitangan (pegawai) pemerintah saja. Sedangkan warga selain Melayu mendominasi perdagangan.”

Untuk mendukung program wirausaha rakyatnya, pemerintah Malaysia dan swasta berlomba-lomba memberikan bantuan secara berkelanjutan. Mulai dari kebijakan strategis, pengembangan manajemen organisasi dan kerja-kerja teknis lainnya, hingga bantuan financial diberikan. Begitu seriusnya, bahkan ada bantuan keuangan awal bagi proposal bisnis rakyatnya yang memiliki prospek untuk dimajukan. Nilainya sekitar RM20.000 atau setara dengan Rp. 58.000.000 (andai kurs RM1 = Rp. 2.900). Bila produknya sudah jadi dan memerlukan pengembangan pemasaran, maka akan dibantu lagi sama dengan jumlah uang yang disebutkan diatas.

Saya teringat dengan PKL yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Mereka sering digusur secara paksa bahkan harus merelakan gerobaknya disita dan tragisnya lagi dibakar. Alasan yang sering dikemukakan aparat pemerintah dan jajarannya adalah bahwa PKL merusak pemandangan kota. Sudah berkali-kali diperingatkan tapi tidak juga mau pindah. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di negara jiran.

Kita bangga memiliki PKL dengan semangat kemandirian luar biasa. Mereka menjadi solusi konkrit terhadap permasalahan pengangguran. Mereka berupaya eksis ditengah naiknya harga minyak dengan biaya hidup yang semakin meninggi.

Suatu kali saya bertanya dengan PKL yang sudah berdagang makanan cepat saji selama 10 tahun di kota Pekanbaru, “Bang, kenapa mau jadi PKL, kan sering kena gusur?” jawabannya membuat saya terperanjat, “Sudah panggilan jiwa, saya tidak ingin menjadi beban pemerintah. Saya ingin menjadi solusi buat bangsa ini!” jawabnya sambil tersenyum. Benar saja, beliau awalnya mempekerjakan 2 orang karyawan yang dulunya pengangguran dikampungnya dan sekarang mereka telah mandiri. Begitu terus dilakukannya tiap 2 tahun.

Jawaban ini mengingatkan saya tentang konsep progression of commitment value dengan 4 tingkatan komitmen secara berurutan. Mulai dari political commitment, intellectual commitment, emotional commitment dan spiritual commitment.

Political commitment merupakan tingkatan terendah dimana komitmen dilakukan secara terpaksa. Sedangkan tingkatan selanjutnya intellectual commitment dimana suatu komitmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan intelektualnya. Emotional commitment bersifat sukarela dan tidak lagi memikirkan untung rugi. Sedangkan tingkatan tertinggi spiritual commitment yang sudah merupakan panggilan jiwa dan tidak terikat lagi dengan masalah duniawi.

Saya memiliki bukti bahwa pemerintah dan jajarannya ada yang telah sampai pada tahap spiritual commitment, bekerja sebagai panggilan jiwa. Saya menemukan di pinggiran Jalan Sam Ratulangi kota Pekanbaru, PKL diberikan kesempatan untuk berjualan disana. Sudah lebih dari 15 tahun. Jumlah PKL juga semakin bertambah. Mereka biasanya memenuhi pinggiran jalan untuk mulai berdagang setelah Sholat Ashar dan menutup dagangannya hingga jam 12 malam. PKL ini sangat ramah pada pembeli dan sangat menjaga kebersihan lingkungan disekitar mereka.

Bila hal seperti ini terus dikembangkan dinegeri kita tercinta, maka 10 tahun kedepan bangsa ini akan menjadi bangsa mandiri yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Namun, yang sering muncul kepermukaan adalah bahwa PKL selalu dikebiri. Padahal kita memerlukan upaya-upaya lebih baik lagi untuk menjadikan PKL sebagai kebanggaan bangsa. Bukan saja masalah pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, juga kretifitas dan inovasi produk dan pelayananan juga akan semakin berkembang.

Beberapa ide yang dapat dilakukan PKL bersama pemerintah maupun swasta yaitu:

1. Mencarikan lokasi yang layak terlebih dahulu sebelum PKL akan dipindahkan. Layak disini bukannya bagi PKL saja, tetapi juga akses bagi pembeli juga mudah sehingga transaksi perdagangan berlangsung baik.
2. Membantu memberikan tempat jualan yang layak dengan mobilitas yang tinggi. Seperti dibeberapa negara para PKL nya jualan diatas mobil yang telah dimodifikasi sehingga mudah untuk jualan dimana saja.
3. Membuka akses perbankan berjalan bagi PKL, sangat tepat peluang ini ditangkap oleh perbankan syariah khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga keuangan syariah mikro dengan memakai konsep mudharabah (bagi hasil) maupun musyarakah. Bisa jadi sistem pengembalian dilakukan perhari atau pun perminggu. Saat PKL mulai menggelar dagangannya, modal segera diserahkan oleh bank syariah. Setelah tutup transaksinya maka modal dan keuntungan diserahkan PKL ke bank syariah.
4. Melakukan pembinaan berkelanjutan baik dari kualitas produk yang dijual, cara pelayanan kepada pelanggan maupun pencatatan keuangan sederhana. Juga melakukan pembinaan spiritual mereka. Pembinaan ini akan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.
5. Memberikan penghargaan kepada PKL dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 5 orang dan menjadi pujian bagi pelanggan dalam hal kehalalan dan kualitas produk, pelayanan, dan tempat serta ramai dikunjungi pendatang maupun wisatawan.
   Nah, kerja sama yang baik antara PKL dan pemerintah tentu akan menghasilkan keuntungan juga bagi masing-masing pihak. Atau istilah tepatnya win-win solution dan atau win-win situation.

Kembali PKL dinegara jiran, ternyata banyak dari mereka berasal dari Indonesia. Bahkan diantara mereka banyak yang sudah menjadi permanent residence. “Saya mau menjadi penghasil devisa buat negara kita,” kata salah seorang PKL yang berada dikampus Islam internasional di Malaysia. Kami pun para mahasiswa Indonesia sangat mendukung mereka. “Kita belanja pada orang Indonesia saja, agar kita juga ikut berperan dalam memberikan kontribusi bagi negara,” kata salah seorang mahasiswa Ph.D engineering asal Jakarta. Ini merupakan panggilan jiwa dari ide sederhana tapi penuh kedalaman makna bila dilaksanakan secara benar dan berkelanjutan. Sudah saatnya kita bangun kemandirian bangsa dengan menyelamatkan pedagang kaki lima secara bijaksana dan berdaya guna. Agar bangsa ini tidak akan pernah tergantung lagi dari belas kasihan bangsa lain.

Bagaimana dengan Anda?