Bank Sentral dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh :
Ade Chandra
Mahasiswa Master of Management di International Islamic University Malaysia (IIUM)

Kinerja perbankan secara nasional di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh kinerja perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Ujungnya, performance perbankan nasional tersebut sangat ditentukan oleh bank sentral. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

Hingga saat ini, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada pada perbankan nasional berdasarkan data dari BI hingga akhir Februari 2008, terkumpul sebesar sekitar Rp. 1.471,20 triliun dari 30 propinsi yang ada di Indonesia. Penyaluran dana berupa kredit hanya sebesar Rp. 1.031,10 triliun, sedangkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp.231,40 triliun dengan bunga SBI jangka waktu 1 bulan 7,93% dan jangka waktu 3 bulan sebesar 8,01%. Sedangkan untuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) untuk perbankan syariah bonusnya sebesar 7,37.

Dana perbankan nasional yang disimpan di SBI dan SWBI mengakibatkan beban pemerintah melalui BI makin bertambah karena biaya bunga dan bonus yang harus dibayarkan. Belum lagi keinginan pemerintah agar bunga SBI dan bonus SWBI yang dibayarkan BI bisa lebih tinggi sehingga menguntungkan bagi pemerintah.

Tentu ini sangat membuat “pusing” BI untuk menginvestasikan dana SBI dan SWBI dengan return tinggi serta dalam jangka waktu yang pendek pula. Walaupun return tinggi juga merupakan upaya untuk “menyenangkan” para deposan agar terus memarkirkan dananya di SBI dan SWBI.

Akan tetapi, menurut Habib Ahmad dalam research paper di Islamic Development Bank (IDB) tahun 2001, bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam tidak dibolehkan menggunakan bunga dalam seluruh transaksi yang dilakukannya. Bank sentral hanya boleh memegang aset keuangan yang di back-up oleh transaski riil dan aset nyata. Hal ini meliputi equity-based government securities, sertifikat deferred price (istisna), aset obligasi (sukuk) ijarah dan sukuk muqaradah.

Dalam konteks suplai uang pun, bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam mesti di back-up oleh riil aset atau claims riil asset. Juga, suplai uang hanya dapat ditingkatkan ketika aktivitas riil juga meningkat. Selain itu, bank sentral tidak boleh membiayai defisit budget pemerintah kecuali uang tersebut digunakan untuk aktifitas riil yang produktif.

Implikasi penerapan kebijakan ini, akan mempengaruhi kestabilan pertukaran mata uang negara dipasar uang. Hal ini juga akan menurunkan aktivitas spekulasi para spekulan. Karena bila bank sentral hanya membiayai investasi produktif pemerintah, maka tidak akan ada insentif untuk mata uang yang ditargetkan.

Pemerintah yang memiliki peran signifikan membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam perspektif ekonomi, sedikit banyaknya berdampak pada peran bank sentral. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut seperti kebijakan perdagangan (trade policy) dalam hal ini ekspor dan impor, kebijakan fiskal (fiskal policy) dalam memanage pengeluaran-pengeluaran, serta kebijakan keuangan (money policy) yang meliputi suplai uang dan kredit sektor privat.

Dalam money policy, bank sentral melaksanakannya untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang jika suplai uang dan pertumbuhan permintaan uang berjalan secara proporsional maka nilai tukar uang akan stabil. Sedangkan untuk jangka pendek, variasi permintaan uang meningkat dari fluktuasi pertumbuhan keseimbangan pembayaran dalam operasi pasar terbuka berkaitan erat dengan mata uang asing. Bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang negara bersangkutan.

Pada fiscal policy, keterbatasan bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam dalam memulihkan defisit keuangan pemerintah mengharuskan pemerintah mesti menyeimbangkan antara pengeluaran operasional negara dengan pendapatan negara. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang.

Kalau ditelusuri keadaan Indonesia dari data BI hingga akhir Februari 2008, posisi portfolio obligasi (sukuk) pemerintah sebesar Rp.478,779 triliun. Walaupun hingga akhir 25 Juli 2020 obligasi pemerintah akan jatuh tempo, namun suku bunganya dari tahun 2002 hingga tahun 2020 tetap tinggi berkisar antara 8-16,5% dibanding SBI dan SWBI saat ini. Sedangkan ditingkat dunia suku bunga obligasi maksimum 3%. Bayangkan berapa bunga yang harus pemerintah bayar berikut pembayaran pokoknya. Tentu yang jadi korban adalah rakyat. Sehingga akhirnya pemerintah harus memangkas berbagai dana subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat ditengah harga-harga yang merangkak naik, sedangkan pendapatan mereka tetap dan bahkan cenderung menurun.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah hanya dapat mencari pembiayaan dari bank sentral dalam hal pengeluaran untuk modal saja. Sedangkan untuk konsumtif sangat dihindari. Kedisiplinan pemerintah untuk mengikuti aturan ini, akan berimbas juga pada kestabilan nilai tukar mata uang negara. Walaupun dana yang didapatkan pemerintah dari bank sentral untuk pengeluaran modal akan meningkatkan suplai uang, namun disisi permintaan uang tetap proporsional. Kebijakan ini secara internal akan menurunkan inflasi dan secara eksternal akan menstabilkan nilai mata uang. Saat ini, dari catatan BI inflasi di Indonesia, pada akhir maret 2008 sebesar 8,17% lebih tinggi dibandingkan Februari yang hanya sebesar Rp.7,40%.

Belajar dari pengalaman

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masa krisis moneter tahun 1998 merupakan pelajaran pahit dalam sejarah bank sentral di Indonesia. Menurut catatan Ishak Rafick (2008), BI mengeluarkan BLBI sebesar Rp.144 triliun hampir tanpa reserve. Pada saat itu, atas desakan International Monetary Fund (IMF) pemerintah mengeluarkan obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar Rp. 430 triliun. Bila ditambah dengan bunganya maka menjadi Rp.600 triliun. Anehnya lagi, setelah bank-bank bermasalah tersebut sehat, atas dorongan IMF bank-bank rekap tersebut mesti dijual dengan obligasinya sehingga jatuhlah ketangan asing dan konsorsium. Pemerintah masuk pada jebakan hutang (debt trap). Tanpa disadari pemerintah merubah hutang swasta menjadi hutang publik sebesar Rp.600 triliun dengan bunga sebesar 12,5%, lebih besar dari BI rate saat ini. Sungguh, perlu kecerdasan putra-putri terbaik bangsa untuk menyelesaikan kasus ini.

Selain itu, defisit budget pemerintah biasanya berkaitan dengan defisit perdagangan. Ekspor utamanya ditentukan oleh permintaan internasional terhadap suatu barang dengan harga-harga yang relatif. Sedangkan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, kenyamanan dan barang-barang mewah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, impor yang dilakukan pemerintah mesti mengutamakan barang-barang modal. Karena barang-barang modal sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi yang secara jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Disini lah perlu kejelian bank sentral dalam membiayai barang-barang impor yang dilakukan pemerintah. Jangan sampai hanya membiayai barang-barang konsumtif belaka.
Jadi, baik secara langsung maupun tidak langsung bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam bisa menjadi pengawas dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga, bank sentral menjadi jalan untuk membantu negara menjadi lebih baik.

Disinilah, kualitas human resource bank sentral menjadi tulang punggung menentukan masa depan bangsa. Sebuah harapan besar dari rakyat untuk memutus lingkaran setan “keterpurukan” finansial yang tak berujung yang terjadi dinegara ini.