Fatwa DSN No.02 Tentang Tabungan

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

T A B U N G A N

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang :

a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan

jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang

penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu

simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh

hukum Islam (syari’ah);

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa

tentang bentuk-bentuk mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan

pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari’ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:

 “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di

antaramu…”.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

 “…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”.

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”.

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

 “dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

 “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak

membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia

(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau

membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

 “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual

beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah

tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada

orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak

ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu

dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi

musaqah.

10. Kaidah fiqh:

 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang

mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam

usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula

orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai

kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu,

diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari

Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan

yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan

prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau

pengelola dana.

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya

mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi’ah:

1. Bersifat simpanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan

kesepakatan.

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk

pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

                1 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,                                      Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie                Drs. H.A. Nazri Adlani